Negara Hukum Ambruk, Kebebasan Beragama dan Berekspresi Kian Terkungkung 

Foto: Agustino Bagus

“Negara hukum kita sudah ambruk,” ucap Herlambang Wiratraman pada acara diskusi dan peluncuran buklet Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Kebebasan Berekspresi, Rabu (18/11). Acara yang digelar Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM ini berlangsung di Auditorium SPs UGM, Sleman. Diskusi ini menghadirkan Ismail Al-Alam, Christina Viri, Herlambang P. Wiratraman, Sri Wiyanti Eddyono, dan Muhammad Iqbal Ahnaf sebagai pembicara serta Vivi Maulida sebagai moderator. Pembahasan menyoroti pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dan kebebasan berekspresi (KE) melalui pola represi serupa sehingga keduanya tidak dapat diperjuangkan secara terpisah. Acara berlangsung dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif bersama peserta luring maupun daring.

Penerjemah buklet sekaligus peneliti Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ismail Al-Alam, menyoroti ruang kebebasan berekspresi yang semakin sempit. Ia memberikan contoh seperti penggerebekan fisik aparat di UGM pada 10 November serta penurunan paksa konten kritis mengenai RUU TNI dan Papua oleh Komdigi. Ismail mengatakan bahwa pembungkaman ekspresi semacam itu berkaitan erat dengan pembatasan kebebasan beragama sebagaimana termuat dalam buklet terbitan perdana Stefanus Alliance International (2025). “Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan, terutama tanpa kebebasan berekspresi, dan di masyarakat religius tanpa kebebasan beragama dan berkeyakinan,” tegas Ismail. Muhammad Iqbal Ahnaf menambahkan bahwa pelanggaran KBB dan KE selalu lahir dari pola yang sama, yaitu menjadikan persekusi kelompok rentan sebagai instrumen dukungan politik.

Herlambang menjelaskan bahwa menyempitnya ruang sipil merupakan konsekuensi dari politik hukum yang represif dan sistem impunitas (kekebalan hukum) yang terus dinormalisasi. Menurut Herlambang, penahanan lebih dari 6.000 orang pasca-aksi massa Agustus 2025 menjadi contoh salah sasarannya penerapan pasal penghasutan yang sejatinya berkaitan dengan isu KBB. Melalui risetnya, ia mengidentifikasi enam mekanisme yang melanggengkan kekebalan hukum , yakni pengaburan masalah, stigmatisasi, manipulasi informasi digital, pengambinghitaman, hingga pembentukan legislasi ugal-ugalan. Sri Wiyanti Eddyono menambahkan bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa antarkeyakinan. “Isu agama dan kepercayaan itu sangat hierarkis dan hierarki itu ternyata sangat berpengaruh ketika hukum itu diterapkan,” ujar Sri Wiyanti.

Ketimpangan penerapan hukum itu turut disoroti Christina Viri yang memaparkan kerentanan berlapis penghayat kepercayaan dan minoritas akibat aturan diskriminatif. Viri memaparkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh regulasi yang diskriminatif. Ia menjelaskan terkait UU Nomor 1/PNPS/1965 yang mendikotomikan agama resmi, serta syarat persetujuan 90 pengguna dan 60 warga sekitar untuk pendirian rumah ibadah. “Semua bisa menjadi korban represifitas aparat, dan kelompok minoritas memiliki kerentanan yang berlapis,” tutur Viri. Ironisnya, Iqbal melihat masyarakat sipil yang lantang menuntut KE tetapi menindas hak beragama minoritas, padahal pemenuhan tersebut merupakan dua sisi koin yang sama.

Menyikapi tekanan tersebut, Sri Wiyanti menyoroti RUU Sisdiknas serta persekusi minoritas sembari menegaskan, bahwa RUU KUHAP itu termasuk RUU yang paling buruk.” Viri menambahkan pentingnya menurunkan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi edukasi akar rumput guna memutus rantai ujaran kebencian sejak dini. Sementara itu, Ismail menegaskan agar advokasi kebijakan menuju perubahan nyata dengan memastikan pengakuan, keterwakilan, dan pemerataan hak sekaligus membangun budaya bebas berpendapat di kalangan aktivis. “Kalau sesama aktivis saja sudah menormalisasi pembungkaman, jangan harap kita bicara mengenai demokrasi yang lebih luas,” tutup Ismail.

Penulis: Agustino Bagus
Penyunting: Aurakasih Ceta
Fotografer: Agustino Bagus

guest
0 Komentar
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments