Puluhan massa berseragam merah muda berkumpul memenuhi kawasan Bundaran UGM pada Jumat (13/2). Mereka menggelar aksi yang bertajuk “Karaoke WNI Mumet”.
Aksi yang dipelopori oleh Ibu Berisik membahas topik kedamaian dan pengalihan alokasi dana untuk MBG yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Gelar aksi ini dimulai sekitar pukul 16.00 WIB ditandai dengan massa yang mulai berkumpul dengan pakaian merah muda dan panci di tangan mereka. Aksi perlahan membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.
Sesuai dengan sebutannya, gelar aksi ini diiringi musik karaoke dan makanan yang dibagikan kepada seluruh massa aksi. Kegiatan ini diadakan karena keresahan yang dihadapi masyarakat akan keputusan yang dianggap tidak menyejahterakan rakyat. “Dilihat dari keresahan yang dirasakan, kebijakan pemerintah, dan respon masyarakat yang ternyata tidak cukup berdampak kepada kebijakan yang diambil,” jelas Salma Sigit. Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan tempat untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan.
Keputusan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan dana sebesar 17 triliun rupiah untuk bergabung ke Board of Peace tak luput dari protes masyarakat. Banyak masyarakat yang mengkritisi keputusan tersebut karena tidak ada urgensi yang mengharuskan sumbangan sebesar itu. “Kenapa Prabowo ngasi 17 triliun untuk perdamaian, lebih baik dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan,” ucap Suci Lestari Yuani, Dosen HI UGM, yang menjadi pembuka pada aksi kali ini.
Perdamaian diartikan menjadi dua poin, yang pertama adalah ketika tidak ada kekerasan fisik atau perang dalam negara. Atau yang kedua, yaitu ketika tidak ada lagi kekerasan fisik, struktural, maupun kultural. “Kalau keputusan itu dibuat oleh yang kuat, sementara yang lemah hanya menerima, maka itu disebut sebagai dominasi,” ungkap Yuani dalam pidatonya. “Kalau yang dibahas adalah masa depan suatu bangsa, tapi bangsanya sendiri tidak diajak bicara, apakah itu adil?” sambung Yuani.
Ketidakadilan menjadi alasan utama mengapa rakyat sampai harus berkumpul menyuarakan isu ini. “Yang jadi masalah itu bukan MBG-nya, tapi masalah alokasi dananya,” jelas Zidni Nuron. Pasalnya, lebih dari 60% dana pendidikan dipangkas untuk menjalankan program makan bergizi gratis. “Negara dipimpin orang bodoh. Ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang pintar. MBG adalah kedok perampokan kuota KIPK,” suara Tiyo Ardiyanto, Ketua BEM UGM, lantang berbunyi ketika melakukan orasi di depan massa.
“Kasus keracunan dan isi yang sebenarnya tidak bergizi membuat program ini hanya buang-buang anggaran saja.” ungkap Salma. Zidni juga berpendapat bahwa putaran MBG ini bukanlah sebuah program untuk mencerdaskan atau memberikan gizi kepada mereka yang stunting, namun menjadi ajang proyek penguasa untuk menambah pundi-pundi uang di dalam kantong mereka. Pasalnya, banyak vendor dan penyelenggara MBG di beberapa wilayah merupakan orang terdekat dari pemerintah, baik itu keluarga, kenalan, atau bahkan dikelola oleh partai.
“Dari awal, program ini juga tidak cukup transparan dan menimbulkan ketimpangan karena melihat isu kalau pekerja dari SPPG akan diangkat menjadi ASN,” sebut Zidni. Salma melihat kebijakan dari pemerintah terkait SPPG yang diangkat menjadi ASN sangat menyakiti hati para guru. Tidak adil rasanya melihat karyawan dari pihak swasta harus digaji oleh pajak yang dibayarkan rakyat. “Tidak selaras aja dengan pekerjaan dan judulnya,” sebut Salma.
Kejadian ini menimbulkan spekulasi oleh masyarakat, apakah janji 19 juta lapangan pekerjaan yang disebut adalah hal ini? Apakah sudah tidak ada solusi yang lebih efektif lagi? Sehingga menjadikan SPPG sebagai ASN alternatif untuk mewujudkan 19 juta lapangan pekerjaan itu?
Penulis: Aurakasih Cetaanjali Tanama Putra
Penyunting: Getsamane Eleazar Arapenta Sitepu
Fotografer: Getsamane Eleazar Arapenta Sitepu