Penulis: Jessenia Destarini Asmoro, Ni Made Diah Apsari Dewi, dan Santi Nur Rahayu
“Jangan pernah menyatakan bahwa Papua selalu meminta lebih dari apa yang telah diberikan oleh Pemerintah. Apa yang kami minta selama ini merupakan sesuatu yang memang menjadi hak kami sejak dulu,” ujar Gispa Ferdinanda. Gispa Ferdinanda atau yang akrab disapa Gege, saat ini merupakan mahasiswa yang mengambil program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Papua adalah pulau yang tidak lagi asing bagi Gege, oleh karena itu ia sangat memahami dan merasakan luka serta penderitaan yang dialami oleh penduduk Papua. Secara spesifik, Gege berasal dari Manokwari yang merupakan ibukota dari Provinsi Papua Barat.
Gege sangat percaya bahwa apa yang pemerintah saat ini tengah lakukan terhadap Papua bukanlah sebuah perlakuan yang spesial. Apa yang dilakukan pemerintah merupakan sesuatu yang memang seharusnya sudah dilakukan sejak dahulu. Namun pada masa Orde Baru dengan jalannya pemerintahan yang berpusat hanya di Pulau Jawa, segala bentuk perkembangan dan pembangunan yang seharusnya terjadi di Papua tersendat. “Selama ini pemerintah tidak tampak memiliki niat untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, tidak heran jika luka pun tertanam begitu mendalam di hati penduduk Papua. Seperti kasus genosida pada masa Orde Baru misalnya, isu ini belum diselesaikan dengan tuntas. Pada saat yang bersamaan, muncul masalah-masalah baru seperti ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi,” tambah Gege. Langkah Presiden Joko Widodo yang mendorong agar penduduk Papua memaafkan segala bentuk diskriminasi dan menggunakan jalur damai dinilai bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan.
Meskipun demikian, Gege berpendapat bahwa perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh penduduk Indonesia terhadap beberapa warga Papua di berbagai tempat di luar Papua, tidak semuanya dilakukan atas alasan rasial semata. Tidak sedikit warga Papua yang melakukan tindakan-tindakan tidak menyenangkan dan mengganggu ketertiban umum, seperti bermabuk-mabukan dan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, sejatinya diskriminasi yang ada menjadi terjustifikasi. Sehingga, perlakuan buruk yang mereka lakukan ditambah dengan stereotip yang ada di masyarakat memberikan lebih banyak tekanan yang diterima oleh warga Papua. Namun, penting untuk diketahui dan diingat bahwa tidak semua warga Papua memiliki perilaku yang sama. Tidak semua warga Papua melakukan tindakan-tindakan buruk yang demikian. Sehingga tidak seharusnya masyarakat menyamaratakan pandangan buruk terhadap setiap warga Papua. Selama berada di Yogyakarta pun, Gege sendiri pernah menerima perlakuan diskriminatif. Hal itu dialaminya saat mencari tempat tinggal indekos. Ketika itu, ia menanyakan kepada pemilik indekos tersebut apakah masih tersedia kamar kosong atau tidak. Jawaban yang ia terima saat itu adalah bahwa semua kamar sudah penuh. Namun, ketika ia meminta temannya yang bukan beretnis Papua untuk menanyakan hal yang sama, jawabannya justru berbeda. Temannya menerima jawaban bahwa masih tersedia dua kamar yang kosong. Kejadian tersebut membuat Gege terkejut. “Aku dibesarkan di lingkungan yang tidak pernah menoleransi diskriminasi sehingga seumur hidupku, aku selalu berpandangan bahwa semua orang adalah sama,” tutur Gege. Meskipun demikian, pada akhirnya Gege memaafkan perlakuan pemilik indekos tersebut.
Gege percaya bahwa perilaku mudah memaafkan yang dimilikinya tersebut, juga dimiliki oleh warga Papua secara keseluruhan. Ia mengingat kembali tindakan-tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Pemerintah serta bagaimana sikap warga Papua yang masih berusaha menerima dan memaafkan hal tersebut. Salah satu dari tindakan-tindakan tersebut adalah pemaksaan agar warga Papua mau bergabung dengan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada saat dilakukan pemungutan suara Pepera tahun 1969. “Pepera bukanlah jajak pendapat yang bersifat demokratis. Sebab, secara realistis tidak mungkin hasil dari jajak pendapat tersebut menghasilkan suara yang bulat untuk bergabung dengan Indonesia.” ujar Gege. Ia melihat Pepera sebagai produk gagal UNTEA. Posisi UNTEA yang seharusnya menjadi penengah yang mengakomodir jajak pendapat tersebut, malah tidak bersikap netral. UNTEA dinilainya lebih condong mendukung Indonesia. Adapun tindakan tidak menyenangkan lain menurut Gege adalah dari aspek kepemimpinan di Papua. “Sebelum otonomi daerah 2001, orang Papua tidak boleh jadi pemimpin. Hal tersebut merupakan buah dari kebijakan Soeharto. Akibatnya, orang-orang Papua menjadi penonton di atas tanahnya sendiri,” tambah Gege. Meskipun Otonomi Daerah 2001 telah dilaksanakan dan pemimpin yang berdarah asli Papua telah bermunculan, stereotip negatif tetap menghambat pemimpin asal Papua untuk dapat memimpin daerah-daerah lainnya di Indonesia. Padahal, Gege yakin bahwa pemimpin-pemimpin ini lebih dari mampu, mereka akan memimpin bukan hanya dengan teori saja namun juga dengan nilai mengasihi antarsesama.
Selain masalah kepemimpinan dan Pepera, Gege pun menyinggung masalah yang masih diperdebatkan sampai sekarang dan masih menuai luka pada hati masyarakat Papua. Masalah tersebut adalah miskonsepsi tentang nasionalisme warga Papua. Dengan banyaknya investasi asing dan influks pendatang, tak jarang terdengar konflik antara masyarakat Papua dengan warga asing. Konflik ini lalu dibingkai sedemikian rupa sehingga seolah-olah warga Papua tak bisa menerima perbedaan dan ingin terpisah dari negaranya sendiri. Untuk permasalahan ini, Gege berkata, “Kami orang Papua pada dasarnya ramah, kami terima orang asing sebagai saudara. Tapi, tak jarang, orang asing tersebut tak menghargai budaya kami dan hal-hal yang kami anggap sakral.” Isu ini dapat dilihat dalam kasus pemanfaatan alam di Papua untuk pertambangan atau kebun sawit. Kegiatan ekstraksi alam tersebut umumnya tidak mengindahkan kepercayaan masyarakat Papua bahwa tanah dan bumi adalah ibu. Tak heran jika masyarakat Papua memiliki sentimen terhadap orang-orang yang melukai ‘ibu’ mereka. Sentimen ini, ditambah dengan karakter keras yang dimiliki masyarakat Papua, sering berujung konflik. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat Papua memiliki pendirian yang anti dengan penduduk asing atau ingin lepas dari Indonesia. Menurut Gege, bahkan nasionalisme masyarakat Papua lah yang paling kuat. “Jangan pernah pertanyakan nasionalisme orang Papua. Hanya kami yang harus menerima hal yang seratus persen baru. Kami harus menerima warga yang berbeda latar belakang historis, geografis, budaya, ras, dan rumpun bahasa. Tapi justru karena itulah kami menghargai perbedaan,” ujarnya.
Walaupun disakiti berulang kali oleh Indonesia, Gege mengaku bahwa ia tidak lagi melihat masalah-masalah yang menimpa masyarakat Papua sebagai sesuatu yang perlu dibalaskan. Ia yakin masyarakat Papua telah berusaha untuk mencari resolusi konflik yang baik. “Papua paling tahu bagaimana persatuan itu ada. Kami yang paling mengerti bagaimana membuat dan menganggap orang lain menjadi saudara kami,” ujar Gege sambil mengutarakan harapannya agar Indonesia dapat berhenti melihat Papua dengan sebelah mata. Penting bagi Indonesia untuk membalas kasih yang selama ini Papua beri dengan cara sederhana dengan menganggap Papua sebagai saudara.
Gege juga berharap agar orang Indonesia mau mempelajari dan mengenal Papua lebih dalam. “Papua tidak hanya terdiri dari Raja Ampat, Suku Asmat, atau pun Puncak Jaya Wijaya. Papua juga terdiri atas beragam bahasa dan suku,” ujar Gege. Dengan mengenal Papua lebih jauh, diharapkan akan dapat membuka hati dan pandangan masyarakat terhadap Papua. Bahwa Papua tidak seburuk yang dipikirkan selama ini. Bahwa Papua tidak seterbelakang apa yang dibayangkan. Bahwa Papua juga memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk belajar. Bahwa Papua jugalah manusia. Manusia yang memiliki hak hidup. Manusia yang memiliki hak atas tanahnya sendiri. Manusia yang seharusnya dimanusiakan.